IMG-LOGO
Home News PT Bayan Resource Ajak Pelaku Pariwisata dan Mice Tour Teluk Balikpapan
News

Cegah Stunting, Demi Generasi Muda Berkualitas Wujudkan Indonesia Emas 2045

Penanganan stunting perlu dukungan pemerintah kabupaten atau kota dan semua elemen masyarakat
Rabu, 27 April 2022
IMG

Wakil Gubernur Kaltim saat Rakor TPPS, Rabu 27 April 2022

SAMARINDA, Perempuan.co - Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia dibawah 5 (lima) tahun akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan anak. Diketahui pada 2021 kasus stunting di Kaltim menjadi sorotan Komisi IX DPR RI Hasnah Syam. Di mana dia menyebutkan kasus stunting di Kaltim mencapai 26 persen. Atau di bawah batas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 20 persen.

 

Wakil Gubernur Hadi Mulyadi selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim yang ditunjuk oleh Presiden ini, menandakan bahwa persoalan stunting menjadi persoalan serius.

 

Hadi mengatakan Indonesia emas 2045 sangat tergantung pada kualitas generasi muda yang pada tahun 2025 sampai 2045 disebut sebagai puncak bonus demografi. Jika pada usia bonus demografi 2025-2045 generasi menjadi lemah dan malas gerak maka dapat dibayangkan negara ini akan hancur.

 

"Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia emas yang dicanangkan Presiden maka harus bekerja dengan serius," ajak Hadi dalam arahannya pada Rakor Tim Percepatan Stunting Prov Kaltim, di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (27/4).

 

Sambungnya, keluarga sehat, produktif dan berkualitas adalah program Indonesia emas 2045, karena di negara-negara maju ini menjadi persoalan serius.

 

"Yang harus dikhawatirkan adalah generasi yang akan menjadi bonus demografi 2025-2045. Dimana pada usia tersebut 60 persen dari mereka akan menikah," terangnya.

 

Sebut Hadi, jika hal ini tidak diperhatikan pada persoalan fisik kesehatannya maka akan membentuk stunting. Stunting ini sangat terkait juga dengan asupan gizi.

 

Menurutnya, upaya pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin, dengan berkolaborasi dengan dinas instansi dan lembaga terkait, penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara sendiri, tetapi perlu sinergitas dan kerja sama melalui program-programnya.

 

“Misalnya dari Dinas Pendidikan, guru-gurunya harus memberikan orientasi kepada siswanya yang akan memasuki usia pernikahan,  bagaimana  pernikahan yang idial, bagaimana merencanakan kehidupan, sehingga para siswanya ada penambahan wawasan bukan saja terkait stunting tetapi juga kesadaran pola hidup sehat, tentang  gizi, dan pentingnya berolahraga, sehingga kita bisa mengawal generasi yang sehat,” ujar Hadi Mulyadi.

 

Hadi Mulyadi meminta TPPS Kaltim melakukan penanganan stunting juga sampai pada tingkat kecamatan, bahkan tingkat kelurahan dan desa, dengan melakukan gerakan bersama yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), tokoh agama, ibu-ibu di pos pelayanan terpadu (posyandu) dan lainnya.
 

"Penanganan stunting harus menjadi tugas kita bersama, tidak cukup hanya TPPS Kaltim, namun perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota, termasuk TP PKK maupun seluruh elemen masyarakat," pesan Hadi Mulyadi. 

 

Tampak hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Noryani Sorayalita, Plt Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim Karlina K, serta OPD maupun instansi vertikal Kaltim. (adv/rb/ty/kominfokaltim/nrh)

Tags:
Tidak Ada Tag!
Share: