IMG-LOGO
Home News PT Bayan Resource Ajak Pelaku Pariwisata dan Mice Tour Teluk Balikpapan
News

Dana Sebesar 5 Triliun Untuk Lanjutkan Pembangunan Tol

Untuk Jalur Tol Balikpapan-IKN dan Samarinda-Bontang
Kamis, 7 Juli 2022
IMG

Foto : Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang.

SAMARINDA, Perempuan.co - Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan, setelah Kaltim ditetapkan sebagai IKN Nusantara, banyak hikmah pembangunan yang diperoleh Kaltim. Salah satu diantaranya adalah 70 persen kewenangan atas jalan-jalan provinsi kini beralih ke pemerintah pusat.


Dengan demikian akan ada tambahan anggaran dari APBN untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di Kaltim. Diantaranya kelanjutan proyek jalan Tol Balikpapan menuju IKN dan Tol Samarinda-Bontang dengan pos anggaran sebesar Rp 5 triliun. “Kewenangan sudah dibagi, sempat kita berbicara dengan Balai Jalan, di Balikpapan rencana dengan IKN akan ditingkatkan lagi ke depan, naik jadi Rp 5 triliun buat jalan. Termasuk Tol Balikpapan ke IKN, Samarinda ke Bontang. Itu akan dilanjutkan lagi tolnya. Ini hikmah dari IKN atas pembangunan yang ada di Kaltim,” katanya.


Selain itu, terang Politisi PDIP ini, jalur Berau-Kutim juga mendapat bantuan anggaran dari APBN. Untuk jalan ini telah dianggarkan untuk perbaikan jalan sebelumnya sebesar Rp 450 miliar untuk 3 tahun berjalan. “Jalur Berau-Sangatta ini Rp 450 miliar untuk 3 tahun. Ini sudah tahun ke-2, nanti setelah akhir tahun baru kembali dianggarkan,” katanya.


Dengan anggaran tersebut, program pengerjaan yang menjadi prioritas adalah penanganan lokasi jalan yang parah, longsor dan banjir. “Makanya kita lihat ini kegiatan ada terus dan diprioritaskan di tempat yang parah, seperti longsor, kemudian banjir. Tempat yang parah ini terutama di tempat yang banjir, kan juga harus dikerjakan paritnya dulu,” terangnya.
 

Dikatakannya, karena kewenangan jalan-jalan di Kaltim banyak beralih ke pusat, maka provinsi tidak dapat lagi masuk untuk penganggaran. “APBN kan sudah ke situ, karena kalau sudah jadi kewenangan pusat, ya APBN kita tidak bisa masuk, karena bukan wewenangnya,” pungkasnya. (adv/hms7/prm)

Share: