IMG-LOGO
Home News PT Bayan Resource Ajak Pelaku Pariwisata dan Mice Tour Teluk Balikpapan
News

Pemda Bergabung, Diskominfo Wajib Jadi Wali Data

Wali Data Merupakan Perangkat Daerah yang Mengurus Pemerintahan Bidang Statistik
Kamis, 17 Maret 2022
IMG

Foto : Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Indonesia (ASKOMPSI) menyelenggarakan rapat kerja nasional yang diikuti oleh Kepala DInas Kominfo Provinsi & Kabupaten/Kota yang Terpilih seluruh Indonesia

SURABAYA, Perempuan.co - Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) menyelenggarakan rapat kerja nasional di Hotel Aston Sidoarjo Jatim, Kamis (17/3) yang diikuti oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi atau Kabupaten/Kota terpilih seluruh Indonesia.

 

Rakernas tersebut bertemakan "Percepatan penguatan Diskominfo sebagai wali data guna mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia". Dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa walidata daerah adalah perangkat daerah yang mengurusi urusan pemerintahan daerah bidang statistik.

 

"Urusan pemerintahan bidang statistik kan sekarang di Pemda bergabung di dalam Dinas Kominfo, jadi wajib hukumnya Diskominfo jadi walidata” kata Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan dalam rakernas.

 

Menurut Iwan, permasalahan dalam pelaksanaan peran dan fungsi walidata di Diskominfo antara lain: minimnya dukungan anggaran daerah untuk urusan statistik; kurangnya jumlah SDM pengelola statistik; belum terbentuknya regulasi satu data di daerah; belum optimalnya Forum Data di daerah; serta kurangnya sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

 

"Banyak hambatan di Pemda terutama di Diskominfo untuk mengimplementasikan hal ini, untuk itu kami mendorong untuk melakukan penguatan peran dan fungsi sebagai walidata di daerah sehingga dapat mewujudkan Satu Data Indonesia,” ungkap Iwan.

 

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, kata Iwan, akan menyusun Komitmen Bersama Penguatan Walidata Daerah dan Pengelolaan Statistik Sektoral yang akan disepakati dan ditandatangani oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan Satu Data Indonesia di tingkat pusat maupun di daerah.

 

“Komitmen Bersama tersebut juga akan dilengkapi dengan Rencana Aksi yang memuat penjabaran kegiatan, anggaran, dan pembagian tanggung jawab, baik instansi pusat maupun daerah, dalam penguatan walidata daerah dan pengelolaan statistik sektoral,” pungkas Iwan. (adv/kominfokaltim/nrh)

Share: